MASYARAKAT ENGGANO MINTA DIPASANGKAN SIRINE TANDA TSUNAMI

ENGGANO-- Masyarakat di Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara meminta pemerintah memasang sirene peringatan dini tsunami di pulau berpenduduk lebih 2.800 jiwa itu.

"Sampai saat ini belum ada alat sirene tsunami yang dipasang di Pulau Enggano padahal sama seperti Bengkulu, daerah ini juga sering dilanda gempa bumi," kata Koordinator Kepala Suku Enggano yang disebut Pa'abuki Iskandar Zulkarnain Kauno di Enggano, Ahad.

Ia mengatakan setiap gempa besar yang melanda Bengkulu, getarannya dirasakan kuat oleh masyarakat yang tinggal di pulau berjarak 106 mil dari Kota Bengkulu itu. Untuk itu kata dia, perlu dipasang sistem peringatan dini berupa sirene tsunami untuk mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami yang berpotensi melanda pulau itu.

"Gempa besar tahun 2000 dan 2007 juga terasa sangat kuat di Enggano, bahkan masyarakat sudah banyak yang mengungsi, padahal di sini daerah yang tinggi sangat jauh dari pemukiman penduduk," jelasnya.

Ia berharap pemerintah memprioritaskan pemasangan sirene tsunami di pulau itu, selain masyarakat tetap siaga jika sewaktu-waktu gempa bumi terjadi. Iskandar mengatakan saat ini sudah ada jalur evakuasi yang dibuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di pulau itu, bahkan masyarakat juga sudah mendapat sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi dan tsunami dari Palang Merah Indonesia (PMI) Bengkulu.

"Tapi alat itu tetap penting sebagai peringatan bagi masyarakat untuk melakukan penyelamatan diri sebelum bencana terjadi," katanya.

Sumber : Republika Indonesia

READ MORE - MASYARAKAT ENGGANO MINTA DIPASANGKAN SIRINE TANDA TSUNAMI

WAKATOBI AKAN MILIKI SEKOLAH "KELAUTAN INTERNATIONAL"

KENDARI-- Sekolah Pengelolaan Perlindungan Kelautan Perikanan berskala internasional (School For Marine Protected Area Management) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, segera dibangun dalam waktu dekat.

Pembangunan sekolah kelautan internasional itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Kelautan Perikanan RI dan Pemerinath Kabupaten Wakatobi. Penandatangan kerja sama itu dilakukan Bupati Hugua, sementara dari Kementerian Kelauitan diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan RI, Prof Sjarief Wijaya, yang disaksikan Sekda Wakatobi Hardian Laomo dan Kadis Kelautan dan Perikana La Ode Hajifu.

Menurut Bupati Hugua, guna mendukung kelancaran pembangunan sekolah itu, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah menyediakan lahan seluas 30 hektare, dan telah dihibahkan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.

Menurut dia, selama beberapa tahun Wakatobi yang memiliki kekayaan bahari yang melimpah hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa dari sejumlah universitas dari luar negeri, sementara mahasiswa dalam negeri belum ada yang melakukan penelitian di Wakatobi.

Sementara itu, Sjarief Wijaja mengatakan, setelah dilakukan peninjauan lapangan rencananya sekolah ini akan ditindaklanjuti pembangunannya yang akan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang direncanakan pada Bulan Mei 2011 mendatang. Sekolah ini, katanya, akan diresmikan oleh Presiden SBY pada Bulan Agustus 2011 nanti bertepatan dengan pelaksanaan pembukaan Sail Wakatobi Belitung 2011.

Sjarief Wijaja juga mengatakan, dipilihnya Wakatobi sebagai lokasi pembangunan sekolah perikanan ini didasari atas pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat segi tiga karang dunia yang kaya dengan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pertimbangan lain bahwa Wakatobi telah berpuluh tahun dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh sejumlah perguruan tinggi kenamaan di Eropa dan Amerika. Ia juga mengatakan setelah sekolah ini terbangun, pemerintah akan lebih memprioritaskan putra-putra daerah dalam memanfaatkannya. Salah satu bentuknya akan dilakukan dalam bentuk penggratisan biaya pendidikan, penyediaan asrama mahasiswa dan kapal riset kelautan.

Sumber : Republika Indonesia

READ MORE - WAKATOBI AKAN MILIKI SEKOLAH "KELAUTAN INTERNATIONAL"

INDONESIA GANDENG APEC : PERDAGANGAN IKAN KARANG HIDUP BERKELANJUTAN

Salah satu isu yang disepakat dalam pertemuan APEC ketiga dan dimuat dalam Deklarasi Paracas adalah isu kelautan terhadap keamanan pangan. Salah satu jenis ikan yang permintaan mengalami peningkatan secara signifikan adalah ikan karang hidup (seperti ikan kerapu), terutama pasar internasional. Sementara itu, perdagangan ikan karang hidup secara berkelanjutan merupakan salah satu komponen penting di dalam melaksanakan keamanan pangan. Disampaikan Dr.Gellwynn Jusuf selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus Lead Shepherd-APEC Fisheries Working Group pada saat membuka secara resmi workshop internasional bertajuk "market-based improvement on live reef fish food trade" di Hotel Sanur Paradise, Bali hari ini (1/3).

Lebih lanjut Gellwynn menyampaikan bahwa pengaturan perdagangan ikan karang hidup harus dilakukan dengan pendekatan yang konperhensif untuk meyediakan akses masyarakat terhadap pangan, perdagangan, keamanan lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya. Keberadaan lingkungan "sehat" diyakini dapat meningkatkan populasi dan kelangsungan ikan karang. Harga ikan karang hidup di pasaran jauh lebih tinggi dibandingkan ikan sejenis yang telah diolah, bahkan ikan karang hidup dari alam lebih banyak diminati dibandingkan ikan karang hasil budidaya. Untuk itu, forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) sangat berperan dalam menyelaraskan perdagangan ikan karang hidup secara lestari, mengingat sebagian besar yang terlibat dalam perdagangan ikan karang hidup adalah anggota APEC, tegas Gellwyn.

Sementara itu, Dirjen P2HP, Dr. Victor Nikijuluw dalam sambutannya yang disampaikan Sesditjen P2HP, Dr. Syafril Fauzi menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi dunia internasional dalam penyelamatan kelestarian ikan karang hidup, khususnya dalam hal pengaturan perdagangannya. Menurutnya, saat ini kelestarian perdagangan ikan karang hidup terancam karena beberapa hal, yaitu: praktek penangkapan ikan ilegal dan destruktif (bom, sianida dll), penangkapan ikan berlebih (over fishing), menangkap ikan berukuran kecil, dan tingginya permintaan ikan karang hidup dari alam serta anaknya yang setiap tahun mengalami peningkatan. Forum ini diharapkan dapat mengatur mekanisme perdagangan ikan karang hidup sehingga keberlanjutan sumberdaya ini terjaga.

Permintaan ikan karang hidup sejak tahun 1998 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memberikan dampak serius terhadap kelestarian ikan karang hidup. Saat ini, Hongkong tercatat sebagai importir utama komoditas ikan karang hidup, dengan nilai sekitar Rp 1,4 triliun pada tahun 2008 dan Indonesia menjadi salah satu negara eksportir terbesar ke negara tersebut, yakni sebesar 25 persen atau masih dibawah Filipina yang berkontribusi sebesar 28 persen.

Penyelenggaraan workshop dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan sekretariat APEC dan organisasi lingkungan hidup World Wildlife Fund (WWF). Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (1-3 Maret 2011) dihadiri oleh 122 peserta dari 12 negara anggota APEC, yaitu: Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Vietnam, Peru, Rusia, Filipina, Hongkong, Australia, Papua Nugini, dan Malaysia. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama dari para anggota APEC mengenai pentingnya pengelelolaan perdagangan ikan karang hidup secara berkelanjutan, disamping bertukar pengalaman para negara anggota sehingga dapat menjadi proses pembelajaran negara lainnya.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (HP. 0811836967)

Sumber : Antara News Indonesia

READ MORE - INDONESIA GANDENG APEC : PERDAGANGAN IKAN KARANG HIDUP BERKELANJUTAN